Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menghadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4).

“Bu Menteri (Sri Mulyani) dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WIB,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo dalam keterangannya, Rabu (3/4).

Prastowo mengungkapkan undangan tersebut diterima Sri Mulyani pada Selasa malam kemarin.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Surat Panggilan Sidang sudah diterima kemarin malam,” ujarnya.

MK berencana memanggil empat menteri dan pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa hasil Pilpres2024 pada Jumat pekan ini.

Empat menteri itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani,dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan awal pekan ini.

Suhartoyo menegaskan keputusan pengikutsertaan lima pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

“Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2,” katanya.

Kuasa hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir sebelumnya meminta MK untuk menghadirkan empat menteri tersebut sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga mendukung permintaan Tim AMIN mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres2024.

“Kami mendukung usul dari pemohon 1. Tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijaksanaan majelis,” kata kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Permintaan pemanggilan menteri tersebut mendapat respons dari kubu 02 Prabowo-Gibran.

Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan lantas menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan sejumlah menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Otto mengatakan pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, pihaknya tak melakukannya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *